Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab Dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khaththab banyak melakukan kebijakan-kebijakan baru terkait berbagai bidang kehidupan. Ada pembagian administratif wilayah daulah Islam, lembaga-lembaga negara, jawatan pajak, jawatan pengadilan, lembaga konsultasi hukum, jawatan militer, perbendaharaan negara, pembangunan kota-kota, masjid, dan madrasah-madrasah, jawatan keagamaan dan wakaf, hingga undang-undang pengaturan non muslim dan pembebasan tradisi perbudakan.

Kebijakan Pendidikan dan Pengajaran

Pada masa pemerintahannya, Umar menerapkan kebijakan untuk mengajarkan dan menyebarkan Al-Qur’an ke seluruh pelosok negeri. Umar mendirikan madrasah-madrasah tempat belajar Al-Qur’an, hadits, fiqih, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Di madrasah-madrasah tersebut para siswa diharuskan menghafal sedikitnya lima surat Al-Qur’an, yaitu Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Hajj, An-Nur, dan Al-Maidah. Baca lebih lanjut

Memilih Orang Kafir Sebagai Pemimpin ?

Para ulama sepanjang zaman telah ijma’ (konsensus) menegaskan bahwa orang kafir tidak boleh jadi pemimpin dalam Islam!

Akhir-akhir ini sedang ramai di media sosial perbincangan tentang hukum memilih orang kafir sebagai pemimpin. Saya heran, kenapa masalah yang sudah jelas seperti ini digugat, diobok-obok dan banyak suara sumbang oleh orang-orang yang ber-KTP Islam, padahal para ulama sepanjang zaman telah ijma’ (konsensus) menegaskan bahwa orang kafir tidak boleh jadi pemimpin dalam Islam! Baca lebih lanjut

Memilih Pemimpin Kafir

Sebelumnya maaf, mungkin agak menyinggung figur tertentu. Seorang ustad di TV, sebut saja ust MLN, sedang ramai dibicarakan masyarakat, krn mengtakan bahwa pemimpin tidak ada hubungannya dengan masalah agama, sehingga tidak harus muslim. Sebagaimana kita naik pesawat, kan pilotnya gak harus muslim.

Mohon dibahas di konsultasi syariah. Semoga bs menjadi rujukan bagi kami. Baca lebih lanjut

Menggugat Demokrasi : Mendekatkan Ajaran Islam dengan Demokrasi

Oleh: Asy Syaikh Abu Nashr Muhammad bin Abdillah Al Imam

Persoalan lainnya adalah mungkinkah mendekatkan ajaran Islam dan demokrasi?

Jawabnya : Tidak!

Sebabnya adalah beberapa hal berikut :

Bahwa yang berhak membikin syariat (peraturan) dalam Islam hanyalah Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Baca lebih lanjut

Hukum Coblos Dalam Pemilu (4) : Kesimpulan Hukum Turut Serta Dalam Pemilu

Setelah kita memahami bagaimanakah para ulama menilai mengenai hukum menyoblos dalam Pemilu, saat ini kami beralih kepada kesimpulan dari pembahasan ini. Namun sebelumnya kami akan tegaskan terlebih dahulu bahwa Pemilu lewat sistem Demokrasi berdasarkan suara terbanyak itulah yang diambil, sistem pemilihan pemimpin seperti ini bukan berasal dari ajaran Islam. Sebelum melangkah ke kesimpulan, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana Islam menilai demokrasi dan cara memilih pemimpin. Baca lebih lanjut

Partisipasi Dalam Pemilu

  1. Ulama Lajnah Daaimah

Pertanyaan:

كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بـ: (الانتخابات التشريعية)، هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي، وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي. فما حكم الناخب على غير الحكم الإسلامي مع أنه يصلي؟

Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa di tempat kami, negeri Aljazaair, terdapat Pemilu yang bernama Pemilu Legislatif. Ada beberapa partai yang mengkampanyekan hukum Islam, dan ada pula partai lain yang tidak menginginkan hukum Islam. Apa hukumnya orang memberikan suara terhadap (pihak yang mengkampanyekan) selain hukum Islam meskipun ia melakukan shalat?”.
Baca lebih lanjut

Siapa Yang Berhak Berpolitik? Dan Kapan?

Oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Menyibukkan diri dengan politik pada saat ini adalah membuang-buang waktu ! Meskipun kami tidak mengingkari adanya politik dalam Islam, hanya saja dalam waktu yang sama kami meyakini adanya tahapan-tahapan syar’i yang logis yang harus dilalui satu per satu.

Kami memulai dengan aqidah, yang kedua ibadah, kemudian akhlak, dengan mengadakan pemurnian dan pendidikan, kemudian akan datang suatu hari dimana kita pasti masuk dalam fase politik secara syar’i, karena berpolitik berarti mengatur urusan-urusan umat. Dan yang mengatur urusan-urusan umat ? Bukanlah Zaid, Bakar, ataupun Umar, yang mendirikan kelompok atau memimpin gerakan atau suatu jama’ah !! Bahkan urusan ini khusus bagi ulil amri yang dibaiat di hadapan kaum muslimin. Dia (ulil amri) lah yang diwajibkan mengetahui politik dan mengaturnya. Apabila kaum muslimin tidak bersatu -seperti keadaan kita saat ini- maka setiap ulil amri hanya berkuasa dan memikirkan sebatas wilayah kekuasaannya saja. Baca lebih lanjut

Partai Politik Menurut Salafi

Seorang yang dengan penuh kesungguhan mengumpulkan dan mengkaji perkataan para ulama besar salafi mengenai membentuk partai politik akan mengetahui bahwa mereka tidaklah melarang pembentukan partai politik secara mutlak.

Akan tetapi, fatwa yang diberikan oleh para ulama salafi mengenai masalah ini berbeda-beda tergantung negeri dan perbedaan kondisi penduduknya. Uraian lebih detailnya adalah sebagai berikut:

Pertama,

Para ulama salafi membolehkan kaum muslimin yang tinggal di negara kafir untuk membentuk partai politik dalam kerangka tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana fatwa Lajnah Daimah yang membolehkan pembentukan partai politik ketika Lajnah Daimah memberikan jawaban untuk pertanyaan yang terdapat dalam fatwa Lajnah Daimah no 5651 23/407-408 yang ditandatangani oleh Syaikh Abdullah bin Qaud, Syaikh Abdullah bin Ghadayan, Syaikh Abdurrazzaq Afifi, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Baca lebih lanjut